BENINGINFO.COM,ROHUL – SUMBAR, — Tim Investigasi menemukan sedikitnya 8 titik PETI yang beroperasi terang-terangan pakai alat berat di tengah Sungai Batang Kampar, dari Desa Bandar Picak, Kampar, Riau, hingga Nagari Tanjung Jaran, Sumbar, Minggu (1/11/2026).
Sungai kini mengkeruh, dangkal, dan tercemar. Sempadan sungai longsor, ekosistem rusak, ikan mati.
Pekerja di lapangan mengaku bekerja atas izin yang disebut dari Datuk Jelelo atau Datuk Bendahara di Nagari Tanjung Jaran. Soal izin resmi negara, mereka mengaku tidak tahu.
“Kami tidak tahu legal atau tidak. Kami hanya bekerja,” ujar salah seorang pekerja.
Lebih mengejutkan, pekerja menyebut kegiatan itu diduga dibekingi aparat keamanan.
Warga Bandar Picak yang hidup dari mencari ikan mengaku dirugikan dan kecewa karena aparat dan pemerintah seolah diam.
“Sungai ini sumber hidup kami. Sekarang air keruh, ikan mati. Tapi aparat seolah tidak bertindak,” ujar warga berinisial R.
Pakar Lingkungan, Dr. Elvriadi, S.Pi., M.Si., menegaskan PETI ini sudah terorganisir, sistematis dan masif.
“Saya minta pelaku segera ditahan. Terutama yang beking. Sungai Kampar akan kehilangan bentuk. Air keruh bercampur racun merkuri mematikan seluruh biota air. Harus ditindak tegas,” tegasnya. Jumat,(13/11/2026).
Menyikapi temuan tersebut, awak media langsung meminta tanggapan dari Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Riau, Kombes Pol. Ade Kuncoro Ridwan, S.I.K., M.H.
Dengan tegas, Kombes Ade mempertanyakan titik lokasi persis PETI tersebut, apakah masuk wilayah Riau atau Sumatera Barat.
“Di mana lokasinya, di Riau atau Sumbar? Kalau di Riau nanti dicek sama anggota,” tegas Kombes Ade Kuncoro Ridwan.
Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bahwa Polda Riau tidak akan tinggal diam jika titik PETI tersebut terbukti berada di wilayah hukum Riau. Kini bola panas ada di tangan aparat untuk membuktikan apakah 8 titik PETI itu masih akan dibiarkan beroperasi atau segera ditertibkan.
Padahal UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba Pasal 158 jelas melarang PETI. Ancamannya penjara 5 tahun dan denda Rp100 Miliar.
Pertanyaannya: Kenapa dibiarkan? Siapa yang membekingi? Negara tidak boleh kalah oleh PETI.
Penulis : Ari Wibowo
Editor : Redaksi
