TANAH KARO,beninginfo.com – Dugaan keracunan massal program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, menuai sorotan tajam. Sedikitnya 269 siswa dari SMA Negeri 1 Berastagi dan Perguruan Swasta Bersama Berastagi dilaporkan mengalami gejala yang diduga berkaitan dengan makanan program MBG.
Kasus yang semestinya menjadi alarm serius bagi pemerintah justru semakin memantik kemarahan publik setelah pernyataan Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes., beredar di media sosial.
Dalam unggahan akun TikTok @Bumijurnalis, Bupati Karo menyebut kondisi para siswa tidak mengkhawatirkan. Bahkan, pernyataan yang menyebut kondisi tersebut sebagai “berita baik” sontak menjadi bahan perdebatan dan memicu reaksi keras dari orang tua siswa maupun netizen.
Pernyataan itu dinilai publik tidak mencerminkan kegentingan situasi ketika ratusan anak sekolah mengalami gejala yang diduga akibat keracunan makanan.
Bagaimana mungkin ratusan siswa mengalami muntah, sakit dan gejala keracunan, tetapi situasinya disebut sebagai berita baik?
Publik pun mempertanyakan standar pemerintah dalam mendefinisikan sebuah musibah. Apakah sebuah kasus baru dianggap serius setelah ada korban meninggal dunia?
Kemarahan netizen terlihat jelas di kolom komentar akun tersebut. Salah seorang pengguna, @boboboy, menilai pernyataan tersebut sangat menyakitkan bagi keluarga korban.
“Anak keracunan 200-an orang, masih bisa ngomong berita baik,” tulisnya.
Komentar lain dari @Bidan Ratna juga menggambarkan kepanikan orang tua ketika mengetahui anak mereka mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi MBG.
Sementara @Nieraprt melontarkan kritik lebih keras. Ia mempertanyakan apakah pemerintah baru akan menganggap kejadian tersebut sebagai berita buruk apabila sudah ada siswa yang meninggal dunia.
Kritik serupa datang dari @ZZO, yang menyindir bahwa pernyataan tersebut justru seolah-olah menjadi pembenaran agar program MBG tetap diteruskan.
Tak sedikit pula netizen yang meminta pemerintah tidak berhenti pada penanganan siswa, tetapi mengusut secara menyeluruh bagaimana makanan MBG tersebut diproduksi, dimasak, dikemas hingga didistribusikan kepada para pelajar.
Sebab, persoalannya bukan sekadar ada atau tidaknya korban meninggal dunia. Ratusan anak mengalami gejala keracunan saja sudah merupakan persoalan serius yang wajib dijawab secara terbuka.
Program MBG seharusnya menghadirkan makanan bergizi dan menjamin kesehatan anak-anak sekolah, bukan justru membuat mereka harus mendapatkan perawatan akibat makanan yang mereka konsumsi.
Karena itu, pemerintah daerah dan pihak terkait dituntut tidak defensif. Investigasi terhadap sumber makanan, dapur penyedia, bahan baku, proses pengolahan, standar kebersihan, distribusi hingga pengawasan MBG harus dilakukan secara transparan.
Jangan tunggu ada korban jiwa baru disebut berita buruk.
Bagi orang tua, anak yang pulang sekolah dalam kondisi sakit setelah mengonsumsi makanan program pemerintah bukanlah “berita baik”. Itu adalah alarm keras bahwa ada sesuatu yang harus segera diperiksa, dibenahi dan dipertanggungjawabkan.
Orang tua siswa dan masyarakat berharap hal tersebut jangan sekadar mengatakan anak-anak dalam keadaan baik, tetapi memastikan dan berikan sanksi mengapa ratusan siswa bisa mengalami gejala keracunan serta tutup dapur SPPG nya dan siapa yang harus bertanggung jawab jika memang terbukti terjadi kelalaian.
Terpisah, bupati Tanak Karo Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes., saat di konfirmasi melalui via WhatsApp pribadinya, hingga berita ini tayang bupati tanah Karo belum memberi jawaban resmi nya.***+Ari Wibowo).
