PEKANBARU, Beninginfo.com — Provinsi Riau genap berusia 69 tahun. Di tengah sejumlah capaian pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Provinsi Riau masih menghadapi pekerjaan rumah berupa pemerataan pembangunan antarwilayah.
Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau dalam rangka Hari Jadi ke-69 Provinsi Riau, Minggu (9/8/2026).
Dalam kesempatan tersebut, SF Hariyanto menyampaikan sejumlah indikator pembangunan Riau. Perekonomian Riau pada triwulan II 2026 tercatat tumbuh 4,75 persen secara tahunan dan memberikan kontribusi 5,2 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Selain pertumbuhan ekonomi, sejumlah indikator pembangunan manusia juga menunjukkan capaian positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Riau mencapai 76,31 poin, tingkat pengangguran terbuka 4,09 persen, tingkat kemiskinan 6,19 persen, dan Gini Ratio tercatat 0,304.
Menurut SF Hariyanto, capaian tersebut menunjukkan pembangunan Riau terus bergerak. Namun, angka-angka tersebut tidak boleh membuat pemerintah mengabaikan persoalan yang masih dirasakan masyarakat.
“Pada peringatan Hari Jadi Riau ini, kita tidak hanya membawa angka dan capaian. Kita membawa tanggung jawab untuk menjelaskan apa yang sudah dikerjakan, apa yang belum selesai, dan apa yang harus kita perjuangkan bersama,” ujar SF Hariyanto.
Pemerataan Jadi Pekerjaan Rumah
SF Hariyanto mengakui masih terdapat perbedaan capaian pembangunan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Kondisi tersebut antara lain tercermin dari indikator pembangunan manusia dan tingkat kemiskinan.
Karena itu, pemerintah daerah akan terus mendorong pemerataan pembangunan dengan mempertimbangkan kewenangan serta kemampuan fiskal daerah.
“Semua capaian tersebut patut kita syukuri, tetapi tidak boleh membuat kita berpuas diri. Masih ada wilayah yang membutuhkan perhatian lebih agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata,” katanya.
Ia menegaskan pertumbuhan ekonomi harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pelayanan serta pemerataan akses masyarakat terhadap berbagai kebutuhan dasar.
Menurutnya, pembangunan harus dapat dirasakan dalam bentuk peningkatan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat.
“Pesan dari angka-angka ini sangat jelas, bahwa pemerataan harus kita percepat. Kita ingin pembangunan tidak hanya terlihat dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga hadir dalam bentuk pelayanan, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.
Butuh Kolaborasi Semua Pihak
SF Hariyanto mengatakan sejumlah persoalan masih harus diselesaikan secara bertahap. Mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, perluasan lapangan kerja hingga pengurangan kesenjangan antarwilayah.
Untuk itu, ia menilai diperlukan kolaborasi seluruh pihak. Pemerintah provinsi, menurutnya, tidak mungkin menyelesaikan seluruh persoalan pembangunan seorang diri.
Sinergi diperlukan antara pemerintah daerah, DPRD, pemerintah kabupaten/kota, Forkopimda, instansi vertikal, dunia usaha, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, insan pers dan masyarakat.
“Seluruh ikhtiar ini tidak mungkin kita kerjakan sendiri. Riau membutuhkan kebersamaan semua pihak agar setiap persoalan dapat kita hadapi dan setiap peluang pembangunan dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.
DPRD Dorong Kesenjangan Antarwilayah Diperkecil
Ketua DPRD Provinsi Riau Kaderismanto mengatakan capaian pembangunan harus diikuti langkah konkret untuk memperkecil kesenjangan antarwilayah.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan indikator makro. Pemerintah juga perlu memastikan masyarakat mendapatkan akses yang setara terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan kesempatan ekonomi.
“Pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan pemerataan. Jangan sampai kemajuan hanya dirasakan oleh wilayah tertentu, sementara masih ada masyarakat di daerah lain yang menghadapi keterbatasan akses dan pelayanan,” kata Kaderismanto.
Ia memastikan DPRD Riau akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran untuk memastikan program pemerintah menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama di wilayah yang masih membutuhkan percepatan pembangunan.
Sementara itu, SF Hariyanto mengajak masyarakat untuk terus memberikan kritik, masukan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Menurutnya, kritik publik menjadi bagian penting dalam upaya memperbaiki kualitas pelayanan dan kebijakan pemerintah.
“Teruslah mengingatkan kami apabila pelayanan belum baik dan berikan masukan agar kebijakan pemerintah semakin tepat,” pungkasnya.***(zal)
