BENINGINFO.COM,KOTO TANDUN — Setelah sekian lama warga bersuara, akhirnya didengar juga! Menindaklanjuti aspirasi Masyarakat Peduli Desa Koto Tandun terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dan pengelolaan anggaran desa, Inspektorat Kabupaten Rokan Hulu akhirnya turun langsung ke Desa Koto Tandun untuk melakukan pemeriksaan dan mengumpulkan keterangan dari sejumlah pihak. Selasa, (17/11/2026).
Kedatangan tim Inspektorat ini bukan tanpa alasan. Ini adalah tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya antara pihak Inspektorat Kabupaten Rokan Hulu dengan perwakilan Masyarakat Peduli Desa Koto Tandun yang tak lelah menyuarakan keresahannya.
Langkah cepat Inspektorat ini langsung disambut positif oleh masyarakat. Warga menilai, ini adalah bukti nyata bahwa pemerintah daerah masih peduli dan mau mendengar jeritan warga yang menginginkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.
Ada satu persoalan yang paling bikin warga penasaran dan jadi sorotan utama.
Yakni dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Kepala Desa nonaktif, Tohsin RS. Persoalan tersebut di antaranya berkaitan dengan kebijakan kontrak atau pengelolaan kebun desa yang dipercayakan kepada seseorang bernama Sodikin.
Masyarakat mempertanyakan: Bagaimana mekanisme kerja samanya? Siapa yang diuntungkan? Dan ke mana aliran dana yang dihasilkan dari kebun desa tersebut?
Pertanyaan-pertanyaan inilah yang kini mulai dibongkar satu per satu oleh tim Inspektorat.
Perwakilan Masyarakat Peduli Desa Koto Tandun, ML, menyampaikan apresiasinya terhadap langkah Inspektorat yang telah merespons dan menindaklanjuti laporan maupun aspirasi masyarakat.
“Kami sangat mengapresiasi pihak Inspektorat Kabupaten Rokan Hulu yang telah tanggap menerima aspirasi masyarakat dan turun langsung ke Desa Koto Tandun. Harapan kami, persoalan ini dapat diperiksa secara objektif sehingga membawa perbaikan bagi desa,” ujar ML dengan penuh harap.
Berdasarkan informasi yang diperoleh media ini, pemeriksaan kali ini bukan main-main.
Sejumlah aparat Pemerintah Desa Koto Tandun telah dimintai keterangan oleh tim Inspektorat. Pemeriksaan tersebut juga disebut menyasar Ketua BPD Desa Koto Tandun, Edi Ritonga.
Bahkan, Sodikin, yang disebut-sebut mendapat kepercayaan dari Kepala Desa nonaktif untuk mengelola kebun desa, juga turut dimintai keterangan oleh pihak Inspektorat.
Pemeriksaan terhadap sejumlah pihak tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai tata kelola kebun desa, mekanisme kerja sama, serta pertanggungjawaban keuangan yang berkaitan dengan pengelolaannya.
Atas proses pemeriksaan tersebut, ML atas nama Masyarakat Peduli Desa Koto Tandun berharap Inspektorat Kabupaten Rokan Hulu dapat menyampaikan hasil pemeriksaan kepada publik sesuai ketentuan dan kewenangan yang berlaku.
Menurutnya, keterbukaan informasi sangat penting agar masyarakat mengetahui perkembangan penanganan persoalan tersebut sekaligus mencegah munculnya berbagai spekulasi di tengah warga.
Masyarakat juga berharap Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu bersama Inspektorat dapat memastikan setiap dugaan penyimpangan ditindaklanjuti secara profesional, transparan, dan sesuai aturan hukum.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih membuka ruang bagi Inspektorat Kabupaten Rokan Hulu, Pemerintah Desa Koto Tandun, Edi Ritonga, Tohsin RS, maupun Sodikin untuk menyampaikan klarifikasi dan penjelasan terkait pemeriksaan tersebut.
Pemberitaan ini merupakan bagian dari upaya menjalankan fungsi kontrol sosial dan penyampaian aspirasi masyarakat. Seluruh pihak tetap harus dihormati haknya hingga adanya hasil pemeriksaan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Koto Tandun Menunggu Kebenaran! Inspektorat Jangan Sampai Kendor!
Penulis : Tim /Ari Wibowo
Editor : Redaksi



















