BENINGINFO.COM, PEKANBARU— Polda Riau akhirnya menjawab tuntas polemik maraknya PETI di Sungai Batang Kampar yang viral dan meresahkan warga Desa Bandar Picak, Kampar, Riau, hingga Nagari Tanjung Jaran, Sumbar.
Polda Riau menegaskan, tidak main-main apabila ada kegiatan PETI yang beroperasi di wilayah hukum Polda Riau. Komitmen itu sudah dibuktikan, bukan sekadar janji.
Menindaklanjuti laporan dari masyarakat terkait aktivitas PETI di wilayah Sungai Batang Kampar, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Riau, Kombes Pol. Ade Kuncoro Ridwan, S.I.K., M.H., langsung memerintahkan anggotanya untuk turun dan melakukan pengecekan ke lokasi yang dilaporkan.
“Di mana lokasinya, di Riau atau Sumbar? Kalau di Riau nanti dicek sama anggota,” tegas Kombes Pol. Ade Kuncoro Ridwan saat dikonfirmasi media, sebelumnya.
Dan janji itu langsung dibuktikan.
Tim dari Polda Riau telah melakukan pengecekan langsung ke titik-titik yang dilaporkan masyarakat di sepanjang Sungai Batang Kampar yang masuk wilayah Riau, khususnya di sekitar Desa Bandar Picak, Kampar.
Tidak ditemukan adanya aktivitas PETI yang beroperasi di wilayah hukum Polda Riau pada saat pengecekan dilakukan.
“Setelah kami cek laporan dari masyarakat terkait aktivitas PETI di wilayah Sungai Batang Kampar, hasilnya nihil di wilayah Riau,” ujar sumber di jajaran Dirkrimsus Polda Riau.
Ternyata Aktivitas yang Dilaporkan Masuk Wilayah Sumatera Barat
Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut dan pemetaan titik koordinat, ternyata aktivitas PETI yang dilaporkan dan viral tersebut, termasuk 8 titik yang beroperasi menggunakan alat berat, masuk ke wilayah hukum Sumatera Barat, tepatnya di sekitar Nagari Tanjung Jaran.
Artinya, aktivitas PETI yang selama ini meresahkan warga Bandar Picak dan mencemari Sungai Batang Kampar itu berada di luar wilayah hukum Polda Riau.
“Ternyata aktivitas yang dilaporkan itu masuk wilayah Sumatera Barat. Jadi bukan di wilayah kami,” jelasnya.
Polda Riau Tetap Komitmen, Tidak Akan Beri Ruang untuk PETI
Meski hasil pengecekan menunjukkan aktivitas PETI itu berada di Sumbar, Polda Riau menegaskan komitmennya tidak berubah.
Polda Riau akan tetap melakukan pengawasan ketat di perbatasan Riau – Sumbar, khususnya di sepanjang Sungai Batang Kampar yang masuk wilayah Riau. Jika ada satu pun alat berat PETI yang masuk dan beroperasi di wilayah Riau, maka akan langsung ditindak tegas tanpa pandang bulu.
Pasalnya, UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba Pasal 158 jelas melarang PETI. Ancamannya penjara 5 tahun dan denda Rp100 Miliar.
Polda Riau juga mengimbau masyarakat untuk tidak ragu melapor jika menemukan aktivitas PETI di wilayah Riau. Setiap laporan akan langsung dicek dan ditindaklanjuti.
“Polda Riau tidak main-main soal PETI. Kalau ada di Riau, pasti kami tindak. Ini sudah kami buktikan dengan pengecekan langsung ke lokasi,” tegasnya.
kini jelas bahwa Polda Riau tidak diam. Polda Riau sudah turun, sudah cek, dan sudah membuktikan komitmennya. Tinggal kini giliran aparat di Sumatera Barat untuk menindaklanjuti 8 titik PETI yang berada di wilayahnya tersebut, agar Sungai tidak terus diobrak-abrik alat berat. Negara tidak boleh kalah oleh PETI.
PENULIS : Ari Wibowo
Editor : Redaksi


















