Lubuk bendahara,beninginfo.com –Pagi itu di Lubuk Bendahara, sebuah desa tua di Kecamatan Rokan IV Koto, Rokanhulu, Riau. Kabar SPPG Polres Rohul II menyelinap dari bibir ke bibir. Menyebar dari warung kopi ke warung kopi. Bukan soal keracunan anak sekolah, bukan soal berhentinya pelayanan MBG ulah asap yang semakin pekat. Tapi soal sebuah dapur besar bertuliskan SPPG.
Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Program negara yang katanya untuk anak-anak bangsa, untuk ibu hamil, untuk masa depan generasi Indonesia.
MI, inisial penduduk Lubuk Bendahara yang hanya masyarakat biasa. Tidak punya jabatan juga tidak punya kepentingan. Tapi saya punya rasa memiliki terhadap kampung ini. Ketika saya dengar nama sebuah institusi besar di kampung saya tiba-tiba dicatut, dipakai oleh SPPG: Polres Rohul II. Batin saya berontak, bibir Saya bertanya? Apakah Polisi yang punya atau namanya dicatut untuk sebuah kepentingan
Pertanyaan dari seorang MI wajar dan boleh-boleh saja. Sejak kapan nama institusi negara bisa dipakai semudah itu? Apakah pimpinannya tahu? Apakah ada surat izin? Atau hanya main tempel nama biar terlihat gagah dan menakuti? Inilah sepenggal kisah yang membuat warga Lubuk Bendahara resah.
“Dulu, kami menyambut gembira ketika dengar SPPG akan hadir di Lubuk Bendahara. Kami pikir, wah bagus, anak-anak akan dapat makan bergizi. Tapi kegembiraan itu berubah menjadi tanda tanya.” Ujar MI.
Bayangkan, Om. Jika SPPG itu kelola makanannya tidak bersih, jika anggarannya tidak transparan, jika suatu hari ada anak yang keracunan, siapa yang akan disalahkan? Tentu institusi yang namanya dicatut itu. Nama baik mereka yang hancur. Padahal mereka tidak tahu apa-apa.
“Saya bukan membenci program ini. Saya mendukung penuh. Tapi saya sebagai warga Lubuk Bendahara, saya jadi curiga melihat cara-cara seperti ini,” tambahannya
“Saya ini cuma warga biasa, tapi saya cinta Lubuk Bendahara. Jangan rusak program bagus dari Presiden dengan cara mencatut nama institusi. Kalau mau pakai nama lembaga izin dulu. Sopan santun dulu. Jangan asal catut,” kata saya lirih pagi itu di tepi jalan dekat rumahnya.
Kisah SPPG di Lubuk Bendahara ini adalah kisah tentang kejujuran. Tentang bagaimana sebuah program besar harus dijalankan dengan hati yang bersih, bukan dengan cara-cara menumpang nama. Maksutnya Apa?
Kini, warga Lubuk Bendahara hanya bisa menunggu. Menunggu klarifikasi. Menunggu kejujuran dari pengelola SPPG itu. Apakah benar mereka punya izin? Tunjukkan pada kami.
“Karena bagi kami, nama baik institusi di Lubuk Bendahara adalah marwah kampung kami juga.Jangan gadai marwah kampung hanya untuk sebuah proyek,” tutup pria separuh baya ini.***(Red)
