BENINGINFO.COM , BENGKALIS – DPRD Bengkalis mengesahkan RAPBD tahun 2027 dalam sidang paripurna dengan agenda penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar) sekaligus pengambilan keputusan, Jumat (13/11/2026) sore.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Bengkalis Septian Nugraha, didampingi Wakil Ketua II Hendrik Firnanda Pangaribuan dan Wakil Ketua III Misno.
Dihadiri 33 anggota DPRD, Bupati Kasmarni, Sekda Ersan Saputra serta kepala Perangkat Daerah.
Dalam agenda tersebut, Juru Bicara Banggar Zamzami menyampaikan laporan hasil pembahasan Banggar terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027.
Laporan tersebut memuat hasil pembahasan bersama TAPD, termasuk berbagai catatan, saran, dan rekomendasi sebagai bagian dari penyempurnaan rancangan anggaran daerah.
Berdasarkan hasil pembahasan, total APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2027 ditetapkan sebesar Rp1.987.583.920.520,54 atau Rp1,98 triliun.
Dalam sambutannya, Bupati Kasmarni menjelaskan, penyusunan APBD 2027 berlangsung dalam situasi fiskal daerah yang cukup menantang.
Kebijakan penyesuaian dan pengurangan transfer Pemerintah Pusat, khususnya penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) sektor minyak dan gas bumi, memberikan dampak signifikan terhadap kapasitas keuangan daerah.
Dari hasil pembahasan, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp1.876.044.496.194,47. Sementara itu, belanja daerah sebesar Rp1.987.583.920.520,54 dan pembiayaan daerah sebesar Rp111.579.424.327,78.
Angka tersebut menunjukkan penyesuaian yang cukup besar dibandingkan rancangan awal.
Belanja daerah turun 41,99 persen dari usulan semula sebesar Rp3.260.173.371.307,93.
Kondisi tersebut, lanjut Kasmarni, menuntut pemerintah daerah untuk semakin cermat dalam menentukan prioritas pembangunan. Keterbatasan kemampuan fiskal tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan pembangunan maupun menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Kita memang tidak dapat membiayai seluruh kebutuhan pembangunan sekaligus. Tetapi kita harus memastikan bahwa kebutuhan yang paling mendesak, paling penting, dan paling dirasakan masyarakat tetap menjadi perhatian utama,” tegasnya.
Kasmarni juga meminta seluruh kepala perangkat daerah agar mencermati setiap catatan dan rekomendasi Badan Anggaran, melakukan penyesuaian sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku, serta memastikan program-program prioritas dilaksanakan secara tepat sasaran. (*)
Penulis: Budi
Editor: Ihsanul
