BENINGINFO COM, Kampar – SUMBAR — Aktivis Hukum Agung Sayful Bahri, SH akhirnya angkat bicara menyoroti maraknya Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang mengobrak-abrik Sungai Batang Kampar, dari Desa Bandur Picak, Kampar, Riau, hingga Nagari Tanjung Jaran, Sumatera Barat. Jumat, (13/11/2026).
Menurut Agung, apa yang terjadi di Sungai Batang Kampar bukan lagi sekadar penambangan liar biasa. Dari kacamata hukum, ini sudah masuk kategori kejahatan yang terorganisir, sistematis, dan masif.
“Ini bukan lagi persoalan masyarakat kecil mencari makan. Ini sudah pakai alat berat, beroperasi di 8 titik, di tengah sungai, terang-terangan. Itu namanya kejahatan lingkungan yang terorganisir,” tegas Agung Sayful Bahri, SH. Saat di temuin di salah satu kafe di Kampar
Agung menyoroti pengakuan pekerja di lapangan yang mengaku bekerja atas izin yang disebut dari Datuk Jelelo atau Datuk Bendahara di Nagari Tanjung Jaran.
Menurutnya, alasan itu tidak bisa dijadikan pembenaran secara hukum.
“Saya tegaskan, tidak ada satu pun Datuk, Ninik Mamak, atau tokoh adat yang punya kewenangan memberikan izin tambang emas di badan sungai. Sungai itu adalah sumber daya air milik negara, bukan milik pribadi atau milik adat semata. Izin tambang hanya bisa dikeluarkan oleh negara melalui IUP,” jelasnya.
Jika nama Datuk dicatut, maka itu pencatutan. Jika memang Datuk memberikan izin, maka itu adalah perbuatan melawan hukum yang harus dipertanggungjawabkan.
“Jangan berlindung di balik nama Datuk. Adat itu untuk menjaga sungai, bukan untuk menghancurkan sungai,”tambah Agung.
Soal pengakuan pekerja yang menyebut kegiatan PETI diduga dibekingi aparat keamanan, Agung menyebut itu adalah fakta yang paling berbahaya.
“Kalau benar ada oknum yang membekingi, maka itu bukan lagi sekadar PETI. Itu sudah masuk unsur penyalahgunaan wewenang dan perintangan penegakan hukum. Oknum beking itu harus ditindak lebih berat daripada pekerjanya. Karena tanpa beking, PETI tidak akan berani pakai alat berat di tengah sungai,” tegasnya.
Agung meminta Polda Riau, Polda Sumbar, dan Propam untuk tidak tutup mata terhadap isu bekingan ini.
Dari sisi hukum, Agung membeberkan bahwa PETI di Sungai Batang Kampar telah melanggar sedikitnya 3 undang-undang sekaligus:
a. UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba, Pasal 158:
Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 Miliar.
b. UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Pasal 25:
Melarang setiap kegiatan yang merusak sumber air dan sempadan sungai.
c. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 98-99:
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan, termasuk pencemaran merkuri yang mematikan biota air, dapat dipidana penjara 3 sampai 10 tahun dan denda Rp3 Miliar sampai Rp10 Miliar.
“Jadi jangan ada yang bilang ini pelanggaran kecil. Ini sudah melanggar 3 UU sekaligus. Air yang tercemar merkuri itu bukan hanya merusak ikan, tapi meracuni ribuan warga yang hidup dari sungai,” ujar Agung.
Agung mendesak aparat penegak hukum, baik di Riau maupun Sumbar, untuk segera menentukan titik koordinat PETI tersebut. Karena Sungai Batang Kampar adalah sungai lintas provinsi, maka penanganannya harus lintas Polda.
“Ini sungai lintas provinsi. Kalau titiknya di Riau, Polda Riau yang bertindak. Kalau di Sumbar, Polda Sumbar yang bertindak. Jangan saling lempar. Dirkrimsus Polda Riau sudah menyatakan siap cek jika di Riau. Itu harus ditindaklanjuti, bukan hanya sekadar komentar,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan masyarakat Bandar Picak yang dirugikan memiliki hak hukum untuk menuntut.
“Masyarakat yang dirugikan, nelayan yang ikannya mati, punya hak untuk menggugat secara perdata dan melaporkan secara pidana. Negara tidak boleh kalah oleh PETI. Negara tidak boleh kalah oleh bekingan,” tutup Agung Sayful Bahri, SH.
Penulis : Ari Wibowo
Editor : Redaksi
