BENINGINFO.COM , PEKANBARU – Kinerja Walikota Pekanbaru Agung Nugroho yang dilantik 20 Februari 2025 lalu mendapat apresiasi dari kalangan praktisi hukum.
Ketua Badan Advokasi Hukum (BAHU) Prabowo DPD Riau, Wanton, SH MH MSi menilai sosok Agung Nugroho menunjukkan gaya kepemimpinan yang responsif dan memahami kebutuhan riil masyarakat. Dengan sejumlah indikator objektif yang terukur di lapangan, ia dinilai layak diperhitungkan sebagai calon pemimpin Riau ke depan.
“Kami di BAHU Prabowo DPD Riau setiap hari menerima aduan warga, dari persoalan parkir liar, sengketa lahan, hingga izin UMKM yang berbelit. Kami lihat Pak Agung Nugroho tidak hanya kerja dari balik meja. Konsep berkantor di kecamatan dan turun cek jalan rusak pakai motor itu nyata dampaknya. Di Tuah Madani, begitu dikunjungi, langsung diperbaiki. Warga merasakan itu,” ujar Wanton di Pekanbaru, Senin (20/9/2026).
Menurut Wanton yang juga seorang akademisi dan praktisi hukum, ada empat indikator rasional yang menjadi dasar penilaian tersebut:
1. Indikator Responsivitas Kebijakan
Keputusan awal menurunkan tarif parkir melalui Perwako dinilai sebagai jawaban cepat atas keluhan warga. Serta penghapusan pungutan parkir di Indomaret dan Alfamart di Pekanbaru.
“Bagi kami, pemimpin yang mau mendengar keluhan kecil seperti parkir dan langsung eksekusi, itu indikator peka,” kata Wanton.
2. Indikator Efisiensi Fiskal dan Kolaborasi
Program renovasi puluhan halte Trans Metro Pekanbaru melalui skema CSR perusahaan yang menghemat miliaran rupiah APBD, pembangunan Sport Center Pekanbaru di Kulim seluas 12 hektare, serta pengoperasian bus listrik sebagai angkutan publik modern, dinilai sebagai terobosan fiskal yang cerdas dan bisa direplikasi di tingkat provinsi.
3. Indikator Keberpihakan Sosial
Komitmen memberikan THR dan kenaikan insentif bagi Pasukan Biru (petugas kebersihan) jika Pekanbaru meraih Adipura, serta program pengelolaan sampah menjadi energi terbarukan, dinilai berpihak pada pekerja lapangan.
4. Indikator Rekam Jejak dan Jaringan
Rekam jejak Agung Nugroho sebagai Wakil Ketua DPRD Riau 2020-2024, Ketua DPD Partai Demokrat Riau, mantan Ketua KNPI Pekanbaru, Ketua IMI Riau 3 periode dan penerima SIWO PWI Award 2026 sebagai Tokoh Peduli Olahraga, menunjukkan pemahaman peta politik dan kemasyarakatan Riau yang matang.
“Pekanbaru adalah miniatur Riau yang heterogen. Masalahnya kompleks, dari banjir, sampah, kemacetan, sampai UMKM. Kalau seorang Walikota mampu mengelola kota yang kompleks ini dengan pendekatan lapangan, maka secara rasional ia punya modal untuk memimpin provinsi yang lebih luas dari pesisir hingga daratan,” tegas Wanton.
Disinggung soal kriteria gubernur Riau ideal, Wanton menyebut ada la indikator utama yang harus dimiliki. Yakni kemampuan mengelola DBH Sawit secara adil, penanganan karhutla yang sistematis, penyelesaian konflik lahan, pengentasan kemiskinan pesisir, dan penciptaan lapangan kerja bagi anak muda.
“Kalau indikator itu yang dipakai, Pak Agung punya modal jaringan dan pengalaman legislasi. Tapi tentu harus dibuktikan dulu dengan kinerja dua tahun ke depan di Pekanbaru. Harus ada angka yang terukur,” ujarnya.
Untuk menjaga objektivitas, Wanton juga memberikan catatan kritis.
“PR masih ada. Kami di BAHU mencatat tiga hal. Berapa persen titik banjir berkurang, berapa hari kecepatan pengurusan izin UMKM, dan bagaimana transparansi digitalisasi pelayanan publik. Jika tiga ini tuntas dengan data, maka kelayakan memimpin Riau bukan sekadar wacana, tapi kebutuhan rasional masyarakat,” tutup Wanton.
Ia menegaskan, apresiasi yang diberikan BAHU Prabowo DPD Riau merupakan penilaian objektif sebagai pemerhati dan praktisi yang melihat langsung dinamika lapangan, bukan dukungan politik praktis menuju Pilgubri. (Hadi)
