Pekanbaru,Beninginfo.com – Pemerintah Provinsi Riau bersama DPRD Provinsi Riau resmi menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026, Senin (24/11/2025). Penandatanganan berlangsung di Gedung DPRD Riau dan menjadi langkah awal penyusunan APBD 2026 yang lebih terukur, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Ketua DPRD Provinsi Riau, Kaderismanto, menegaskan bahwa kesepakatan KUA-PPAS bukan hanya formalitas, melainkan komitmen bersama dalam menghadirkan anggaran yang aspiratif dan efektif.
“Kita ingin memastikan perencanaan anggaran 2026 dilakukan secara realistis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Anggaran harus tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi rakyat Riau,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan perangkat daerah agar menyusun program yang benar-benar berorientasi pada prioritas pembangunan.
“Belanja pembangunan harus berdampak langsung, khususnya dalam pengurangan kemiskinan, percepatan infrastruktur, dan peningkatan layanan publik. Tidak ada ruang bagi anggaran yang seremonial atau tanpa nilai tambah,” ujarnya.
Sementara itu, Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, menyampaikan bahwa penandatanganan KUA-PPAS menjadi fondasi awal dalam menjawab tantangan pembangunan tahun 2026 yang semakin kompleks.
“Pemerintah Provinsi Riau berkomitmen menjaga kualitas perencanaan agar APBD 2026 mendukung pencapaian target pembangunan. Fokus kami adalah peningkatan layanan publik, pengentasan kemiskinan, penanganan infrastruktur, dan penguatan sektor ekonomi produktif,” ungkapnya.
Ia juga mengapresiasi sinergi dengan DPRD Riau yang dinilai konstruktif dan memungkinkan kesepakatan selesai tepat waktu.
“Terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD. Sinergi eksekutif dan legislatif adalah kunci keberhasilan pembangunan Riau,” tutupnya.
Kesepakatan KUA-PPAS ini menjadi pijakan penting sebelum APBD Riau 2026 ditetapkan pada tahap berikutnya. Pemerintah dan DPRD berharap anggaran tahun mendatang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.***(MC)
