Rokan Hulu, Beninginfo.com — Pernyataan mengejutkan sekaligus menampar institusi kepolisian datang dari Wakil Kepala Polri, Komjen Dedi Prasetyo. Dalam RDP bersama Komisi III DPR RI, Selasa (18/11/2025), ia secara blak-blakan mengakui bahwa banyak jajaran Polri masih lamban merespons laporan masyarakat. Pengakuan langka itu langsung memicu sorotan publik di seluruh daerah, termasuk Rokan Hulu.
Kritik serupa ternyata sudah lama dirasakan oleh LBH Rokan Darussalam. Ketua LBH, Indra Ramos SHI, menyatakan bahwa lambannya penanganan laporan oleh Polres Rokan Hulu sudah berada pada titik mengkhawatirkan.
Indra menyoroti laporan terkait DPO rokok ilegal merek Lufman yang sudah 4 bulan mengendap tanpa perkembangan berarti, terutama DPO atas nama Wisking yang tak kunjung diciduk meski keberadaannya disebut-sebut sudah terdeteksi.
Ditemui Kamis (20/11/2025), Indra dengan nada tinggi menyebut kondisi ini sebagai cermin lemahnya keseriusan penegakan hukum.
“Empat bulan DPO Wisking belum ditangkap—apa yang sebenarnya terjadi? Sementara korban politik jahat yang tidak bersalah sudah ditahan delapan bulan! Ini ironi besar,” tegasnya.
Indra mendesak agar Kapolres Rokan Hulu AKBP Emil Eka Putra segera melakukan pembenahan total, bukan sekadar seremonial atau formalitas.
“Kapolres harus bergerak cepat, bukan lambat. Masyarakat menunggu bukti, bukan janji. Kasus DPO rokok ilegal itu harus jadi prioritas, dan laporan masyarakat lainnya jangan lagi diperlakukan seperti tumpukan arsip lama,” beber Indra Ramos
Menurutnya, kondisi saat ini membuat publik semakin meragukan komitmen Polres Rokan Hulu. Apalagi, setelah Wakapolri sendiri mengakui bahwa masalah kelambanan bukan lagi isu daerah, melainkan persoalan nasional di tubuh Polri.
Kini, mata masyarakat tertuju pada Polres Rokan Hulu. Apakah akan ada perubahan nyata? Atau justru kritik Wakapolri dan jeritan masyarakat hanya menjadi angin lalu? *** Ari wibowo
