"Awalnya saya ingin diam saja, ternyata makin ke sini simpang siur informasinya makin meluas. Sampai-sampai dibawa ke APH (aparat penegak hukum, red). Seperti soal defisit anggaran yang katanya itu Rp2,2 triliun, itu data dari mana? Itu sangat tidak benar datanya. Makanya saya perlu luruskan, karena yang benar itu defisir hanya Rp132 miliar, saya punya datanya," kata Wagubri SF Hariyanto, Jumat (21/3/2025) malam.
Ditegaskan wagubri, dengan diluruskan informasi soal defisit yang berkembang ini, diharapkan jangan menjadi bola liar ke depan yang dapat menyesatkan masyarakat.
SF. Hariyanto yang juga Mantan Pj Gubernur dan mantan Sekretaris Daerah Provinsi Riau itu mengatakan, poin pertama yang harus diketahui adalah angka defisit anggaran adalah kondisi anggaran dimana jumlah belanja lebih besar dari pendapatan yang diperoleh.
"Poin pertama adalah target pendapatan senilai Rp11 triliun, namun hanya realisasi pendapatan Rp9,4 triliun. Artinya hanya tercapai 85,42 persen realisasinya. Inilah salah satu faktor utamanya," terangnya.
Faktor lainnya adalah angka participating interest (PI) tahun 2024 yang dimasukkan Rp1,6 Triliun yang terbagi 50 persen untuk kabupaten/kota dan 50 persen lagi untuk provinsi atau mencapai Rp736 miliar. Namun realisasinya hanya Rp200 miliar sangat jauh dari target yang dirancang. Kondisi tersebut dikarenakan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) yang ditargetkan pencapaian produksi minyak 1 juta barel perhari sehingga memerlukan operasional untuk mendukung inovasi tersebut.
"Salah satu solusi mengenai defisit anggaran kita sudah melakukan efisiensi dari tindaklanjut Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Dimana sudah dilakukan pemotongan anggaran, misalnya perjalanan dinas dan anggaran yang tidak efektif, totalnya mencapai Rp386 miliar. Ini kan potensi saving anggaran kita," paparnya.
SF Hariyanto menambahkan, saving anggaran lainnya adalah dari penganggaran gaji PPPK dan CPNS yang dianggarkan dari bulan Januari-Desember 2025. Berdasarkan SK Menpan dilakukan pengangkatan CPNS bulan Juni dan PPPK pada bulan Oktober. Jadi ada tambahan saving anggaran mencapai Rp419 miliar.
"Jika ditotalkan hampir Rp800 miliar saving anggaran kita. Ini kan artinya uang kita ada kok," cetusnya.
Sedangkan untuk solusi tunda bayar dengan Rp916 miliar ke pihak ketiga sudah diselesaikan dengan pergeseran anggaran untuk kegiatan tahun 2025 pada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
"Untuk solusi ini sudah selesai dilakukan pergeserannya, dan InsyaAllah clear dan tidak ada masalah lagi," sebutnya.
Kemudian untuk tunda salur ke kabupaten kota sebesar Rp550 miliar sudah dianggarkan tahun 2025 sebesar Rp1,2 triliun.
"Anggaran itu kan bisa digunakan untuk menyelesaikan tunda salur tahun 2024 ke kabupaten/kota dengan nilai Rp550 miliar, dan sisanya Rp740 miliar untuk membayar kewajiban ke kabupaten/kota tahun 2025," jelasnya.
Terkait hal tersebut, Wagubri mengaku sudah dikoordinasikan dengan Gubernur Riau Abdul Wahid. Sebagai tindaklanjutnya akan dilakukan rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Riau untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
"Jadi saya sudah koordinasikan dengan Pak Gubernur dan akan dirapatkan bersama TAPD. Jadi clean and clear ya, defisit kita cuma Rp132 miliar. Saya juga sudah minta TAPD memberikan data yang valid dan jangan sepotong-sepotong ke Pak Gubernur, biar tidak menjadi informasi yang simpang siur dan menimbulak kegaduhan di publik," pungkas nya
