Pekanbaru,Beninginfo.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau telah menerima hasil evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2025 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Salinan Surat Keputusan (SK) hasil evaluasi tersebut diterima pada Selasa (28/10/2025).
Menindaklanjuti hasil itu, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) langsung menggelar rapat kerja penyempurnaan hasil evaluasi APBD-P Riau 2025. Rapat finalisasi dipimpin Wakil Ketua DPRD Riau, Achmad Tarmidzi, di ruang rapat Banggar DPRD Riau.
“Pembahasan dan finalisasi Perubahan APBD ini telah mencapai tahap akhir, ditandai dengan disetujuinya hasil evaluasi dari Kemendagri,” ujar Achmad Tarmidzi kepada wartawan usai rapat.
Ia menjelaskan, pertemuan tersebut merupakan tahap akhir sinkronisasi antara TAPD dan Banggar DPRD Riau. Beberapa poin penting hasil evaluasi Kemendagri dibahas secara rinci, terutama terkait kewajiban penganggaran (mandatory spending) yang menjadi perhatian pemerintah pusat.
“Ada beberapa catatan dari Kemendagri, salah satunya terkait kewajiban penganggaran belanja pegawai sesuai mandatory spending yang akan mencapai 30 persen pada tahun 2027. Saat ini, Pemprov Riau sudah melampaui batas minimal tersebut,” tambahnya.
Dengan rampungnya proses evaluasi dan finalisasi, DPRD Riau berharap Perubahan APBD 2025 dapat segera digunakan dan cair mulai Jumat (31/10/2025) mendatang.***(jondri/MC)
