Labuhanbatu Utara, Bening info || Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) dinilai tidak memahami secara utuh kebijakan internal PT Kuala Intan Sawit Selatan (KISS) yang kini menuai sorotan publik. Sikap dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, yakni Dinas Pertanian dan Dinas Perdagangan, Koperasi, serta UMKM, justru memperlihatkan lemahnya fungsi pengawasan terhadap kebijakan perusahaan yang dinilai merugikan petani sawit.
Konfirmasi yang dilakukan awak media kepada Kepala Dinas Pertanian Labura, Sudarija, menunjukkan belum adanya langkah konkret dari instansi tersebut. Ia menyebut bahwa pihaknya masih berada di luar daerah untuk mengikuti asesmen di Medan.
“Maaf Pak, saya masih ada asesmen di Medan. Akan kami lakukan monitoring bersama pihak terkait,” tulis Sudarija dalam pesan WhatsApp kepada redaksi.
Jawaban itu menimbulkan tanda tanya publik. Di tengah maraknya keluhan petani terkait dugaan pemotongan tonase dan ketidakjelasan hasil sortasi TBS di pabrik PT KISS, Dinas Pertanian terkesan belum memiliki langkah nyata dalam menyikapi persoalan yang sudah menjadi perhatian masyarakat luas.
Sementara itu, tanggapan dari Oktavianus Sembiring, Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM (Disdakop) Labura, menegaskan bahwa pengawasan dinas hanya sebatas pada metrologi (tera ulang timbangan), sedangkan kegiatan sortasi dianggap sebagai ranah internal perusahaan.
“Dinas telah melaksanakan tera ulang timbangan secara rutin setiap satu tahun sekali. Kalau kegiatan sortasi untuk menilai kualitas buah TBS merupakan kewenangan dari PT KISS sendiri, dan pengawasan petugasnya juga internal perusahaan,” ujar Oktavianus melalui pesan WhatsApp.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa Pemkab Labura praktis tidak memiliki kendali terhadap proses yang sangat menentukan nilai jual Tandan Buah Segar (TBS) petani. Situasi ini membuat publik menilai pemerintah daerah seakan tidak memahami, atau bahkan menutup mata terhadap praktik yang berpotensi merugikan masyarakat kecil.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Forum Komunikasi Peduli Pelayanan Nasional (FKP2N) Sumatera Utara, Fachri Ramadhan Daulay, turut angkat bicara. Ia menilai jawaban dari dua OPD Pemkab Labura menunjukkan lemahnya koordinasi dan minimnya kepedulian terhadap nasib petani.
“Ini menunjukkan betapa lemahnya fungsi pengawasan dan koordinasi di tubuh Pemkab Labura. Kalau dinas terkait saja tidak tahu secara pasti bagaimana mekanisme sortasi dan timbangan di perusahaan, lalu siapa yang melindungi petani?” ujar Fachri.
Fachri juga menegaskan bahwa pemerintah daerah seharusnya tidak hanya berperan sebagai penonton, melainkan hadir sebagai pengawas dan pelindung masyarakat dari kebijakan industri yang berpotensi eksploitatif.
“Jangan sampai ada kesan pemerintah berpihak kepada perusahaan. Tugas dinas teknis adalah memastikan keadilan dan transparansi harga TBS, bukan hanya mengandalkan laporan dari pihak perusahaan,” tambahnya.
Sebelumnya, awak media telah menerbitkan berita berjudul “PT KISS Bungkam, Dugaan Adanya Dukungan Pemkab Labura Tuai Sorotan Publik”, yang mengungkap adanya indikasi kebijakan perusahaan merugikan petani. Kini, dengan munculnya tanggapan dua OPD dan kritik dari FKP2N Sumut, publik semakin mempertanyakan keseriusan Pemkab Labura dalam mengawal tata niaga kelapa sawit di wilayahnya.
Jika kondisi seperti ini terus dibiarkan tanpa pengawasan yang tegas, maka bukan tidak mungkin kepercayaan masyarakat terhadap komitmen Pemkab Labura dalam melindungi kepentingan rakyatnya sendiri akan semakin merosot.***Ari Wibowo
